KEDUDUKAN SERTA KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

  • Andita Putri Nabila Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Abstract

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai tindak lanjuti amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pada tanggal 27 desember 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dihadirkan sebagai jawaban atas keraguan masyarakat dengan status Lembaga independent yang tidak terikat dengan kekuasaan manapun. Jurnal ini berupaya mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan serta kedudukan KPK pasca revisi Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Kata Kunci: KPK, Kedudukan, Kewenangan, Revisi Undang-Undang.

Published
2021-12-08
Section
Articles