PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN MENCEGAH KONFLIK TERHADAP WARGA MASYARAKAT

  • Abdul Rahman A.Latif Universitas Wisnuwardhana Malang
  • Imam Ropii Universitas Wisnuwardhana Malang
  • Hb Sudjiantoro Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstract

Prinsip keterbukaan merupakan salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini selain  merupakan asas  bagi para penyelenggara negara secara normatif merupakan ketentuan hukum yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan  yang berlakuannya  telah memiliki  kekuatan hukum yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui ke dua instrumen hukum tersebut keterbukaan harus menjadi dasar para penyelenggara pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan berupa ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh warga negara baik untuk perorangan maupun kelompok. Melalui instrumen ijin legalitas kegiatan rakyat dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan prinsip keterbukaan  dalam menerbitkan ijin perlindungan hukum kepada   rakyat yang berpotensi kena dampak  sekitar diadakannya bangunan itu. Hal ini mengingat adanya  dampak sosial dan juga lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pengadaan bangunan   yang telah dilegalkan oleh pemerintah melalui ijin.

 

Kata kunci: Keterbukaan, Ijin Mendirikan Bangunan, Perlindungan Hukum, Masyarakat

 

Published
2017-11-11
Section
Articles