MAKSIGAMA

PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL, DAN KRIMINOLOGI DALAM ATURAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA DISABEL PADA KUHP 2023

2025-11-13T02:52:28+00:00

Kondisi psikologis orang yang saat melakukan tindak pidana menyandang disabilitas berbeda dengan orang normal, sehingga legislator KUHP Indonesia Tahun 2023 membuat aturan khusus. Berdasarkan Pasal 38 dan 39, ada 2 kategori terdakwa disabel, yaitu disabel mental, dan intelektual, dan ada 2 jenis sanksi baginya, yaitu pidana dan/atau tindakan. Namun dari perspektif psikologi kriminal, dan kriminologi perlu dikaji secara ilmiah tentang penyebab dan tujuan legislator mengatur jenis sanksi khusus pada terdakwa disabel, relevansi aturan tersebut terhadap tujuan pemidanaan, serta konsistensi aturan sanksi terhadap pencegahan kejahatan. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian berjenis penelitian hukum-normatif. Aturan kategori disabilitas dan sanksinya dikaji berdasarkan teori psikologi kriminal dan teori kriminologi. Peneliti menemukan bahwa: (1) Aspek psikologis dan kriminologis menjadi penyebab utama legislator dalam menentukan model pertanggungjawaban pidana terdakwa disabel, dan merumuskan jenis sanksi pidana dalam KUHP 2023; (2) Pembedaan level disabilitas dan jenis sanksi dalam KUHP 2023 relevan dengan prinsip psikologi kriminal, tujuan pencegahan kejahatan, dan paradigma aliran neo-klasik; (3) Isi aturan dalam Pasal 38, 39, dan 103 KUHP 2023 konsisten dengan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, pemulihan keadaan, dan aturan tersebut sama dengan model pengaturan sanksi pada terdakwa disabel di banyak negara, meskipun ada beberapa perbedaan pada aturan teknis operasional sanksinya, misalnya perintah pengadilan tentang jangka waktu rehabilitasi di dalam dan di luar lembaga.

Kata Kunci: Psikologi, Kriminal, Kriminologi, Disabel, Sanksi.

KEBIJAKAN FISKAL DAN KENAIKAN PPN 12%: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEADILAN PAJAK

2025-11-13T04:34:39+00:00

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025 telah menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan keadilan pajak. Kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dari perspektif keadilan pajak. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi implementasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis dari kenaikan PPN 12% sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan mengetahui dampak dari kenaikan PPN 12% terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam perspektif keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap peraturan terkait, serta wawancara dengan pihak fiskus. Penelitian ini merekomendasikan perlindungan terhadap barang kebutuhan dasar dan jasa pelayanan melalui penghapusan atau pembebasan tarif PPN untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan fiskal ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah analisis kritis tentang landasan hukum kenaikan PPN 12% yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan mengenai pemahaman kebijak ini terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan menjadi rekomendasi berbasis keadilan pajak dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

PENINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF DI KOTA BATU DALAM MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG

2025-11-16T04:12:36+00:00

Hutan lindung merupakan wilayah yang berfungsi sebagai sistem penyangga lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan pengertian dari hutan lindung dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kerusakan yang terjadi pada hutan lindung akan berefek pada terganggunya sistem penyangga lingkungan hidup yang dapat menyebabkan bencana pada daerah-daerah di sekitarnya. Kota Batu sebagai tempat bagi hutan lindung, mengalami bencana yang diakibatkan dari terganggunya sistem penyangga lingkungan hidup akibat perusakan pada hutan lindung dalam Kota Batu. Tingginya tingkat perusakan hutan lindung dalam Kota Batu ini tidak terlepas dari kurangnya peran Pemerintah Kota batu serta kurangnya kepastian dari hukum positif yang berlaku untuk melindungi hutan lindung dalam Kota Batu. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti lebih lanjut, maka pembukaan lahan dan perusakan hutan akan terus berlanjut dan akan terus memberikan peluang besar bencana kepada Kota Batu itu sendiri.

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA SWASTA DALAM PASAL 7 UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2016

2025-11-13T04:40:59+00:00

This study aims to analyze Article 7 of Law Number 4 of 2016 concerning the Public Housing Savings Program (Tapera) from the perspective of the principle of legal certainty, with a focus on the obligations of private sector workers as Tapera participants. Using a normative juridical method, this study is based on an analysis of relevant laws and regulations and legal literature. The results indicate that although legal norms have formally established obligations, their implementation has not met the requirement of legal certainty due to unclear timing of implementation, minimal socialization, and the absence of mechanisms to protect workers' rights. This situation creates uncertainty and has the potential to harm Tapera participants. Therefore, more detailed and transparent implementing regulations are needed to ensure the principle of legal certainty can be fairly realized in the implementation of the Tapera program.

PENATAAN LEMBAGA NEGARA PENUNJANG INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

2025-11-13T04:41:03+00:00

Suasana hubungan check and balances dalam Trias Politica antar badan negara saling menguji karena masing-masing badan negara tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan badan negara tidak dicampuri kekuasaannya sehingga antar badan negara itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan. Melalui pendekatan yuridis normatif berkaitan dengan penataan lembaga negara penunjang independen dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, melihat tingkat atau hirarki peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga negara independen tersebut semakin tinggi peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya seperti Komnas HAM, KPU, KPK dan lain-lain lembaga negara yang memiliki apa yang disebut sebagai constitutional importance maka semakin independen lembaga tersebut. Kedua, Melihat dari fungsi yang dijalankan oleh lembaga penunjang independen maka lembaga-lembaga negara tersebut dapat pula dikelompokkan berdasarkan fungsi yang melekat pada lembaga tersebut seperti lembaga yang menjalankan fungsi Yudisiil berdasarkan Pasal 24 ayat (3) seperti: KPK, Kejaksaan, maupun Polri, Fungsi eksekutif seperti Komnas HAM, fungsi legislatif seperti PPATK, KPI.

ASPEK PERDATA DALAM PENERAPAN ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) DALAM PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA

2025-11-13T04:54:00+00:00

The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in business practices represents a paradigm shift toward sustainable and socially responsible economic development. This study aims to analyze how ESG principles interact with Indonesia’s civil law system, particularly in relation to the principles of freedom of contract, good faith, and corporate civil liability. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis of legal norms, doctrines, and corporate practices related to ESG implementation. The findings reveal that ESG has broadened the function of civil law from an instrument primarily serving private interests into a legal framework that also considers social and environmental dimensions. In contractual relations, ESG transforms corporate social responsibility from a moral commitment into a legally enforceable obligation. The principle of good faith, as regulated in the Indonesian Civil Code, gains renewed meaning through ESG, extending beyond procedural compliance to include fairness, ethical conduct, and sustainability. Moreover, ESG reinforces the concept of corporate civil liability, allowing claims for social and environmental harm under the doctrine of onrechtmatige daad (unlawful acts). The author concludes that Indonesia’s civil law system possesses strong potential to serve as a foundation for effective ESG enforcement, provided that classical legal principles are reinterpreted through the lens of sustainability and social accountability. ESG should not be viewed merely as a voluntary ethical standard, but as an integral element of legal fairness and moral justice within private law. In this sense, integrating ESG into civil law represents both a legal modernization effort and a moral transformation of Indonesia’s private law toward ethical, inclusive, and sustainable governance.

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI DI PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus Toko Miko Id Dan Toko Rumah Mochi)

2025-11-13T04:57:02+00:00

Perkembangan perdagangan digital melalui platform seperti Shopee mempermudah pelaku usaha dalam memasarkan produk, namun sering kali tidak diimbangi dengan tanggung jawab yang memadai terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab dua pelaku usaha, yaitu Toko Miko Id dan Rumah Mochi, terhadap konsumen berdasarkan prosedur Shopee dan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual, di mana data dikaji secara deskriptif kualitatif berdasarkan dokumen, pengamatan kasus, serta teori hukum dan etika bisnis Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua toko cenderung hanya memenuhi kewajiban formal melalui fitur Shopee seperti voucher dan pengembalian dana, namun mengabaikan aspek penting seperti kejujuran informasi, kualitas produk, dan perlindungan terhadap konsumen. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, pelaku usaha seharusnya menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. praktik tanggung jawab usaha yang dijalankan masih belum selaras sepenuhnya dengan prinsip syariah dan hanya sebagian memenuhi standar platform Shopee.

kata kunci: Shopee, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Hukum Ekonomi Syariah, Konsumen, Toko Miko Id, Rumah Mochi, Etika Bisnis

The rise of digital commerce through platforms like Shopee has simplified the way businesses sell products, yet many fail to uphold adequate responsibilities toward consumers. This study aims to evaluate the responsibilities of two sellers Toko Miko Id and Rumah Mochi based on Shopee’s procedures and Islamic economic law principles. The research employs a juridical-empirical method with a conceptual approach, using qualitative descriptive analysis through document review, case observation, and Islamic business ethics theory. Findings reveal that both stores tend to rely on Shopee's formal solutions, such as vouchers and refunds, while neglecting crucial elements like product transparency, quality assurance, and consumer protection. From the Islamic economic perspective, business actors are expected to uphold justice, honesty, and moral responsibility. The study concludes that the current practices of both sellers are only partially aligned with Shopee’s policies and fall short of fulfilling the ethical obligations outlined in Islamic economic law.

Keyword: Shopee, Business Responsibility, Islamic Economic Law, Consumer, Toko Miko Id, Rumah Mochi, Business Ethics

Desentralisasi Inovasi: Road Map Keikutsertaan Partisipasi Masyarakat Daerah Dalam Inovasi Daerah

2025-11-16T04:34:55+00:00

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya, serta mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan serta mendapatkan pelayanan prima. Keikutsertaan masyarakat dalam inovasi daerah bertujuan membantu terwujudnya kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Namun faktualnya, tidak semua daerah mengikutsertakan masyarakat dalam Upaya Inovasi Daerah.