Intensifikasi Peran Sektor Swasta melalui Skema Insentif dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta: Tinjauan Hukum dan Tantangan Implementasi

Abstract

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran sektor swasta dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan RTH menjadi solusi potensial mengingat keterbatasan lahan dan dana pemerintah. Melalui kajian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi peran swasta dalam penyediaan RTH melalui skema insentif dan kerja sama (Public-Private Partnership), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah belum adanya mekanisme yang menjamin kualitas dan aksesibilitas RTH yang dibangun oleh swasta. Ketidaktegasan dalam regulasi menyebabkan munculnya fenomena gentrifikasi hijau, di mana RTH yang disediakan oleh swasta cenderung eksklusif dan sulit diakses masyarakat umum, seperti yang terjadi pada beberapa proyek di Jakarta. Kebaruan (Novelty) penelitian ini terletak pada usulan kategorisasi baru terhadap RTH berdasarkan fungsi publiknya, bukan sekadar kepemilikan. RTH diusulkan untuk diklasifikasikan menjadi (1) RTH Publik Pemerintah, (2) RTH Publik Swasta, dan (3) RTH Privat. Penelitian ini mengusulkan penguatan regulasi berupa mekanisme insentif berbasis manfaat ekosistem (Payment for Ecosystem Services) untuk pembangunan bangunan hijau dan RTH vertikal 

Kata Kunci: Ruang terbuka hijau, Sektor swasta, Gentrifikasi hijau

Abstract
This study analyzes the role of the private sector in providing Green Open Spaces (RTH) in Jakarta based on Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Governor Regulation (Pergub) of DKI Jakarta No. 9 of 2022 concerning the Implementation of Green Open Spaces. Private sector involvement in RTH provision is a potential solution given the government's limited land and funding. Through a normative juridical study with a descriptive-analytical approach, this research finds that although regulations have accommodated the private sector's role in RTH provision through incentive schemes and partnerships (Public-Private Partnership), its implementation still faces various challenges. One of the main issues is the lack of a mechanism ensuring the quality and accessibility of privately developed RTH. The ambiguity in regulations has led to the emergence of green gentrification, where privately provided RTH tends to be exclusive and difficult for the general public to access, as seen in several projects in Jakarta. The novelty of this research lies in its proposal for a new categorization of RTH based on public function rather than mere ownership. RTH is proposed to be classified into: (1) Government Public RTH, (2) Private Public RTH, and (3) Private RTH. This study recommends regulatory strengthening through an incentive mechanism based on ecosystem benefits (Payment for Ecosystem Services) for the development of green buildings and vertical RTH.

Keywords: Green Open Space (GOS), Private Sector, Green Gentrification