PRINSIP KEMANFAATAN ALTERNATIF SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PENGGANTI PIDANA ATAS UANG PENGGANTI YANG TIDAK DIBAYAR DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat sanksi pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana atas uang pengganti yang tidak dibayar dalam peradilan tindak pidana korupsi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, didukung bahan hukum primer dan sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang bersifat rehabilitatif dan restoratif, karena tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dibandingkan pidana penjara, pidana kerja sosial lebih efektif dalam mencerminkan tujuan pemidanaan modern dan prinsip kemanfaatan. Dalam perspektif negara hukum modern, sanksi ini mampu mengintegrasikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pidana kerja sosial layak dijadikan alternatif dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia.